Oleh Rijal Mumazziq Z
MusliModerat.net - Ketika Masjid di Tolikara, Papua, dibakar, pada Idul Fitri 2015, sebagian umat Islam marah. Sebagian kecil meneriakkan jihad. Suaranya lantang, intimidatif. Saya menyangka, saudara-saudara kita ini berangkat beneran ke Tolikara. Tapi, ya seperti biasanya, hanya "akan berjihad" sebagaimana "akan" dan "akan" yang sudah sejak dulu disuarakan saat demo.
Lalu Banser yang saat itu dihujat karena enggak bersuara, dan disindir karena aktivitasnya "menjaga gereja" diam-diam berangkat dengan 23 personel menjelang Idul Adha, 2015 silam. Sebelum berangkat, mereka mengikuti pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan Maulid Simtudduror di rumah Nusron Wahid, Ketum GP Ansor saat itu.
Setelah acara usai, rombongan ini berziarah ke makam Habib Husein bin Abu Bakar bin Abdillah Luar Batang. Tanpa disengaja, di lokasi ini mereka bertemu Habib Lutfi bin Yahya, Rais Aam Jamiyyah Ahlit Thariqah al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah. Mereka pun minta restu kepada ulama nasionalis ini.
Utusan PBNU ini tiba di Bandara Sentani, lalu berangkat ke lokasi dengan didampingi Banser setempat. Lalu tim menuju Bandara Wamena yang dilanjutkan perjalanan darat ke Tolikara.
Di lokasi, sebagaimana laporan AULA November 2015, mereka disambut Muspida setempat dan imam Masjid Tolikara, Kiai Ali Mashar. Persiapan shalat Idul Adha segera dilakukan di masjid Koramil. Para pemuda GIDI (Gereja Injili di Indonesia) yang ditengarai beberapa minggu sebelumnya terlibat pembakaran masjid, mereka malah mendekat dan ikut membantu Banser menjaga keberlangsungan Idul Adha.
Singkat kata, dengan pendekatan yang baik, metode penyelesaian masalah tanpa menimbulkan masalah, kasus Tolikara tidak membesar menjadi kerusuhan suku dan agama. Jika ini terjadi, dampaknya mengerikan: pialang senjata yang menawarkan solusi praktis, calo pemekaran wilayah, permainan isu Papua Merdeka melalui OPM, dan internasionalisasi Papua. Kalau Papua lepas, bukan tidak mungkin jika provinsi lain dikipas-kipasi untuk melepaskan diri dari NKRI.
Kini, soal Rohingya, PBNU memberangkatkan delegasi ke Bangladesh. Keberangkatan Tim Delegasi Nahdlatul Ulama untuk Rohingya dilaksanakan atas bantuan seluruh komponen NU melalui NU Peduli Rohingya. Mereka berangkat dari bandara Sukarno-Hatta Sabtu kemarin. Di negara itu mereka bergabung dengan AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar).
Delegasi NU yang dikirim ke Bangladesh dibagi menjadi tiga tim. Pertama, tim advance yang bertugas mengecek keadaan yang ada di lapangan. Kedua, tim medis yang bertugas untuk memberikan pengobatan kepada pengungsi. Dan terakhir, tim relief yang bertindak mempersiapkan dan menyalurkan bantuan
Permasalahan Rohingya memang pelik. Terkait dengan pemicunya: agama, sentimen etnis, hingga konspirasi penguasaan Sumberdaya Alam, peristiwa terusirnya etnis Rohingya memang menjadi keprihatinan kita. Dan, ketika ikut andil membantu mereka, sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia, tentu harus dilakukan dengan cara yang tepat.
Kalaupun mau berjihad, oke, silakan berangkat. Tapi kemampuan personel, kemampuan survival, penguasan medan, taktik, pola komunikasi, serta hirarki kemiliteran serta komando lapangan, juga harus dikuasai dengan baik. Jika tidak, itu namanya setor nyawa dengan konyol dan menyediakan diri sebagai sasaran tembak gratisan bagi serdadu Myanmar. Kalau hanya koar-koar jihad, semua juga bisa. Tapi menyelesaikan masalah dengan baik, tidak semua bisa.
Di sinilah perlu pikiran jangka panjang, strategi yang baik serta pemanfaatan jaringan yang dimiliki. Kalau anda benci Jokowi, itu urusan anda. Tapi langkah menteri luar negeri kabinet Jokowi, Retno Marsudi, yang mewakili RI pantas diacungi jempol. Dia dengan lincah melakukan lobi tingkat tinggi: bertemu Aung San Suukyi dan menyodorkan tawaran formula 4+1 untuk menyelesaikan masalah Rohingya, lalu menjumpai Syaikh Hasina, PM Bangladesh, sekaligus juga mengomunikasikan jalur laut-darat-udara bagi akses bantuan Indonesia via Bangladesh. Tak hanya itu, mantan Sekjend PBB, Kofi Annan, juga mempercayakan komunikasi internasionalnya melalui Retno Marsudi. Termasuk pula Antonio Guterez, sekjend PBB saat ini.
Langkah Pemerintah RI sampai hari ini pantas diacungi jempol. Sebab, selain bantuan diplomasi, RI juga mengirimkan bantuan bagi pengungsi melalui darat dan udara. Setidaknya, ikhtiar pemerintah harus diacungi jempol, bukan malah dinyinyiri sebagai "pencitraan".
Untuk saat ini, mencari seorang jagoan itu mudah, tapi mencari juru damai, bukan perkara enteng, sebab berjihad dengan mengobarkan peperangan (qital) itu sangat mudah, tapi berjihad mewujudkan perdamaian itu sangat sulit.
Wallahu A'lam Bisshawab
Penulis adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dishare dari NU Online
0 comments:
Posting Komentar