Habib Luthfi, sang Pemersatu |
Pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai ada pihak ketiga yang mencoba mengadu domba TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Hasil penelusurannya, pada 23 September pukul 22.00 WIB muncul tanda pagar (tagar) #PanglimaTantangBIN di media sosial. Tagar itu sempat menjadi trending topic di Twitter.
"Dari penelusuran saya, itu menggunakan autobot atau mesin, bukan akun akun asli," kata alumni S2 Kajian Intelijen Universitas Indonesia itu.
Tagar #PanglimaTantangBIN itu menggunakan link url sebuah berita di website http://ift.tt/2hrM9EV. "Setelah saya cek, website itu di-hosting dari luar negeri, " kata Ridlwan.
Website perangbintang.com beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat. "Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan," kata Ridlwan.
Pagi hari 24 September, isu makin memanas karena beredar berita melalui WhatsApp group yang mengutip situs perangbintang.com. "Padahal, di berita itu ada wawancara fiktif seolah-olah Kepala BIN diwawancarai, padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan," kata Ridlwan.
Selain BIN, akun-akun anonim juga memanaskan situasi dengan seolah-olah menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. "Bahkan, dengan gambar gambar hoaks, "kata Ridlwan
Dia mencontohkan salah satu posting di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK-47 yang disebut milik Polri. "Setelah ditelusuri, gambar itu adalah tumpukan senjata di konflik Yaman pada 2016. Jadi, memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoaks," katanya.
Ulah intelijen asing
Dia menilai isu ini adalah upaya memecah belah untuk kepentingan asing agar Indonesia terus gaduh. Tujuannya, agar masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam kepolisian, BIN, dan TNI.
"Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para bhayangkari negara. Padahal, hubungan Panglima, Kepala BIN, dan Kapolri harmonis," katanya.
Dia meyakini pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu. "Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu-isu sehingga resah dan tak percaya pada pemerintah. Ini sangat berbahaya," katanya.
Dia menilai respon Menkopolhukam dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur. "Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tak ingin Indonesia akur, rukun, dan damai," kata Ridlwan.
Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu mengimbau masyarakat umum agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial. "Bangsa ini kuat kalau bersatu. Kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia musti bersatu," katanya.
Punya kewenangan sendiri
Dia menambahkan, masing masing institusi intelijen punya tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. "Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence. Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing, berapa kekuatan senjata Singapura, berapa kapal selam Australia, itu salah satu contoh tugas intelijen tempur, " katanya.
Ridlwan mengingatkan, dalam tugas intelijen berlaku single user atau pengguna tunggal. "Intelijen negara usernya adalah Presiden. Baik itu yang berdinas di intelijen militer/BAIS maupun intelijen Polri dan intelijen BIN sama sama bertanggung jawab terhadap satu pengguna, yakni Presiden," kata dia.
Sebelumnya, PT Pindad (Persero) membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A. Fiantori mengatakan pembelian senjata tersebut ditujukan untuk BIN.
"Benar, (itu) sebagai kelengkapan tugas saja di polsus (polisi khusus)," ujar Bayu melalui pesan singkat, Minggu 24 September 2017.
Pernyataan Bayu turut menguatkan klarifikasi dari Menkopolhukam Wiranto yang mengklaim pengadaan ratusan senjata untuk BIN dalam rangka keperluan pendidikan intelijen. Wiranto mengakui ada pembelian senjata, tapi tidak berjumlah ribuan.
"Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (pemberontakan) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," kata Wiranto, Minggu 24 September 2017.
Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN," ucap dia.
(YDH/metrotvnews.com)
0 comments:
Posting Komentar